Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa seluruh tender proyek BUMN dengan nilai di bawah Rp15 miliar wajib melibatkan UMKM. Langkah ini merupakan bagian dari program PaDi UMKM yang telah berjalan selama hampir lima tahun dan melibatkan 50 ribu UMKM, dengan 90 persen di antaranya bergerak di sektor pangan.
Erick juga menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan tender, dengan melarang keterlibatan pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan perusahaan pengaju proyek. “Kita pastikan program ini terus berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman dengan BPOM di Jakarta, Selasa (26/11).
Kementerian BUMN telah menyusun peta jalan untuk memperkuat UMKM melalui sertifikasi, pendanaan, dan pengembangan pasar. Dalam acara yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa kerja sama ini mendukung arahan Presiden Prabowo untuk memberdayakan UMKM, yang menjadi tumpuan hidup bagi 117 juta warga Indonesia.
Taruna mencatat, dari 61 juta UMKM, baru sekitar 60 ribu yang terintegrasi dengan sistem BPOM. Untuk itu, BPOM berkomitmen mempercepat sertifikasi dan memberikan edukasi kepada UMKM di seluruh Indonesia, termasuk dalam pengembangan kemasan untuk memperpanjang umur produk pangan olahan.
Melalui sinergi antara Kementerian BUMN dan BPOM, diharapkan UMKM dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan standar dan daya saing yang lebih baik.