Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan kritik terkait anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diputuskan sebesar Rp10 ribu per anak dan ibu hamil.
Meski mendukung inisiatif Presiden Prabowo Subianto tersebut, Megawati menilai anggaran tersebut perlu dihitung ulang, mengingat kondisi harga bahan pokok yang terus naik.
Dalam acara peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024), Megawati dengan tegas meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi anggaran tersebut.
“Aku hitung Rp10 ribu toh, ye apa toh? Sekarang harga-harga naik. Eh Mas Bowo (panggilan untuk Presiden Prabowo) dengerin nih, tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.
Megawati mengaku sangat memahami kondisi ibu-ibu yang berurusan dengan pekerjaan rumah tangga, terutama dalam hal memasak.
“Saya juga tukang masak kok. Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Tradisi putri pertama harus pintar masak,” ujarnya, menunjukkan keahliannya dalam menghitung kebutuhan bahan makanan.
Kritik Megawati ini mencuat seiring keputusan pemerintah untuk menurunkan anggaran program MBG yang awalnya sebesar Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per porsi.
Meskipun Prabowo yakin alokasi ini cukup, Megawati menilai angka tersebut kurang realistis di tengah melonjaknya harga sembako.
“Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapet apa toh? Baru ibu-ibu bilang, ‘Lha yo opo, paling tempe.’ Lha iya bener, saya bisa masak kok,” tambah Megawati dengan nada santai, disambut tepuk tangan hadirin.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa program MBG ini akan memberikan tambahan kesejahteraan bagi rakyat, meskipun anggaran yang tersedia terbatas.
Prabowo menjelaskan bahwa anggaran yang turun menjadi Rp10 ribu per porsi masih dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi di daerah-daerah.
Program yang digagas Prabowo diperkirakan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp800 miliar setiap harinya, dengan total pengeluaran tahunan bisa mencapai Rp400 triliun jika diterapkan secara penuh.
Badan Gizi Nasional memperkirakan bahwa program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.